Bengkulu Utara swara-terkini.com 08/08/2025 – Sorotan tajam datang dari Ketua Lentera RI, Tommy Hardiyanto, terhadap proyek pembangunan gedung arsip milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2025. Ia menyampaikan kecaman keras atas sejumlah temuan di lapangan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Tim investigasi Lentera RI menemukan indikasi bahwa pekerjaan konstruksi, khususnya pengecoran beton, dilakukan secara manual tanpa bantuan alat seperti molen. Cara ini dinilai dapat berdampak serius terhadap kualitas kualitas bangunan. Selain itu, ditemukan pula adanya ketidaksesuaian dalam pemasangan cincin besi tulang dan reng balok yang tidak memenuhi standar teknis. Di sisi lain, sejumlah pekerja terlihat menjalankan aktivitas tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang memadai.
Dalam keterangannya, Tommy Hardiyanto menyebut bahwa meski saat ini pihak pelaksana telah mulai menggunakan molen dalam proses pengecoran, tetap menaruh perhatian terhadap pekerjaan awal yang dilakukan tanpa alat bantu. Ia menyatakan akan terus melakukan pemantauan secara ketat dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan indikasi pelanggaran ini kepada aparat penegak hukum jika ditemukan kejanggalan lanjutan.
“Dalam hasil pantauan hari ini, pekerjaan memang sudah menggunakan molen.Tetapi kami tetap menganalisis kualitas bangunan sebelumnya yang tidak memakai alat sesuai standar. Saya selaku Ketua Lentera RI akan terus menyatukan kegiatan ini, dan apabila masih ditemukan kejanggalan, maka kami tidak segan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegasnya pada Kamis, 8 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Tommy juga menyinggung soal potensi pelanggaran administratif dalam hal perlindungan ketenagakerjaan. Saya menduga para pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, padahal hal itu merupakan syarat penting dalam proses administrasi pencairan dana proyek. Ia berharap tim PHO (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) melakukan pengecekan menyeluruh terhadap laporan tenaga kerja yang dilibatkan.
“Saya menduga para pekerja tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, padahal saat proses administrasi pencairan nanti, itu sangat penting. Kami berharap tim PHO benar-benar melakukan cross check agar tidak terjadi manipulasi data antara yang bekerja dan yang dilaporkan,” ujar Tommy menutup pernyataannya.
Hingga berita ini dimuat, pihak media belum mendapatkan konfirmasi resmi dari instansi terkait maupun pihak ketiga selaku pelaksana proyek.
(Redaksi/Hendra)
