Program Wali Kota Bengkulu Tidak Diindahkan, Proyek Taman Tabut Asal Jadi, PUPR Dinilai Tutup Mata

Bengkulu, swara-terkini.com 18/01/2026– Pembangunan Taman Tabut Kota Bengkulu yang digagas sebagai bagian dari program strategis Wali Kota dalam mempercantik ruang publik kini justru menuai kritik tajam. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai dikerjakan asal jadi dan tidak mencerminkan semangat pembangunan berkualitas yang selama ini digaungkan pemerintah kota.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi fisik proyek yang memprihatinkan. Sejumlah bagian konstruksi terlihat mengalami kerusakan, mulai dari retakan pada struktur beton hingga genangan air di beberapa titik yang mengindikasikan buruknya sistem drainase. Instalasi kabel listrik pun tampak tidak tertata rapi dan sebagian muncul ke permukaan, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat.

Kondisi tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Padahal, proyek ini telah melewati masa kontrak utama pada Desember 2025 dan bahkan mendapatkan perpanjangan waktu melalui addendum. Namun hingga batas waktu tambahan berakhir, pekerjaan belum juga diselesaikan secara maksimal.

Situasi ini memunculkan dugaan bahwa kontraktor pelaksana tidak bekerja secara profesional dan terkesan mengabaikan kualitas. Akibatnya, program Wali Kota Bengkulu yang bertujuan menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan representatif dinilai tercoreng oleh pelaksanaan proyek yang bermasalah.

Tak hanya itu, sorotan publik juga mengarah pada Dinas PUPR Kota Bengkulu yang dinilai tutup mata terhadap berbagai kejanggalan di lapangan. Lemahnya pengawasan disebut menjadi salah satu faktor utama mengapa proyek dengan anggaran besar tersebut dapat berjalan tanpa kontrol kualitas yang ketat.

Kritik semakin menguat setelah mencuat informasi bahwa salah satu media sempat memberitakan persoalan proyek Taman Tabut, namun pemberitaan tersebut kemudian tidak lagi dapat diakses publik. Dugaan praktik take down berita ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan kebebasan informasi, sekaligus memperkuat kecurigaan adanya upaya menutup-nutupi persoalan proyek.

“Kalau proyeknya bermasalah lalu beritanya hilang, wajar kalau masyarakat bertanya ada apa. Ini uang rakyat dan seharusnya terbuka,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Melihat kondisi tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak Wali Kota Bengkulu,untuk mengambil langkah tegas. Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah mencopot Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap proyek strategis daerah.

Desakan ini dinilai sebagai bentuk peringatan keras agar program pembangunan tidak hanya sekadar slogan, tetapi benar-benar dijalankan sesuai standar mutu, transparansi, dan akuntabilitas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu belum memberikan penjelasan resmi terkait kondisi proyek Taman Tabut, keterlambatan penyelesaian, maupun dugaan pelanggaran spesifikasi teknis. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat juga belum mendapatkan respons.

Publik kini menanti sikap tegas Wali Kota Bengkulu untuk mengevaluasi proyek tersebut secara menyeluruh. Tanpa langkah konkret, Taman Tabut dikhawatirkan bukan menjadi simbol kemajuan kota, melainkan cermin kegagalan pengawasan dan pengabaian terhadap program pembangunan yang telah dicanangkan.

Redaksi/DedyKoboy