Proyek Drainase Sukarami Disorot, Dugaan Potongan Rp27 Juta Perlu Diungkap

BENGKULU, swara-terkini.com 30/09/2026— Pelaksanaan proyek peningkatan dan rehabilitasi drainase di Jalan Pancur Mas RT 10, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, mulai menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan adanya potongan anggaran sebesar Rp27 juta.

Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp199.146.000 dengan masa pengerjaan 90 hari kalender, terhitung sejak 30 Juli hingga 27 Oktober 2026.

Pada papan informasi proyek, pekerjaan tersebut tercatat dilaksanakan oleh CV Ya Latif Mulia, dengan CV Nugraha Consultant sebagai konsultan pengawas.

Namun, nilai kontrak yang tercantum di papan proyek kini dipertanyakan setelah muncul informasi bahwa terdapat dugaan potongan sebesar Rp27 juta dari anggaran yang seharusnya diterima pelaksana.

Yang menjadi perhatian, angka Rp27 juta tersebut disebut-sebut belum termasuk kewajiban perpajakan sekitar 13 persen.

Informasi tersebut diperoleh dari sumber yang mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan. Menurut sumber tersebut, keterbatasan dana yang tersedia turut berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk jumlah tenaga kerja yang dapat digunakan.

“Kalau besaran yang diterima sesuai anggaran pekerjaan, sebenarnya pekerjaan bisa cepat selesai. Itu juga berpengaruh terhadap pekerja lainnya,” ungkapnya.

Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap pekerja. Bahkan, seorang pekerja mengaku pernah mengerjakan pekerjaan seorang diri.

“Kadang saya hanya sendiri, ngaduk semen sendiri dari ujung ke ujung,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, jika benar terdapat pengurangan dana dalam jumlah cukup besar dari nilai pekerjaan, perlu diketahui apakah hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pelaksana menyediakan tenaga kerja maupun memenuhi kebutuhan material dan pekerjaan di lapangan.

Bukan Sekadar Angka Rp27 Juta

Dugaan potongan Rp27 juta bukan sekadar persoalan selisih angka. Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

Apakah benar terdapat potongan tersebut? Jika benar, siapa yang meminta atau menerima? Kapan potongan dilakukan? Apa dasar permintaannya? Apakah terdapat dokumen yang mencatatnya? Dan yang tidak kalah penting, apakah potongan tersebut merupakan bagian dari mekanisme resmi dalam pelaksanaan proyek?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena nilai kontrak pekerjaan tercantum secara terbuka pada papan informasi proyek.

Masyarakat berhak mengetahui apakah nilai yang tercantum dalam kontrak benar-benar diterima dan dikelola sesuai ketentuan, serta bagaimana pembayaran proyek tersebut dilakukan kepada pihak pelaksana.

Apabila terdapat potongan di luar kewajiban resmi, maka dasar dan mekanismenya tentu perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan dugaan adanya pungutan yang tidak memiliki dasar.

Nama Pimpinan Dinas Ikut Disebut

Dalam informasi yang berkembang, dugaan tersebut juga menyeret nama pimpinan Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Meski demikian, penyebutan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa pimpinan dinas terlibat. Informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen maupun klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Karena itu, media masih menelusuri siapa sebenarnya pihak yang diduga meminta potongan tersebut dan apakah terdapat bukti yang dapat menguatkan informasi tersebut.

Penelusuran juga diarahkan pada mekanisme pembayaran proyek, mulai dari nilai kontrak, pencairan anggaran, jumlah yang diterima pelaksana, hingga penggunaan dana untuk kebutuhan pekerjaan.

PUPR dan Pelaksana Diminta Terbuka

Dinas PUPR Kota Bengkulu memiliki ruang untuk menjelaskan persoalan tersebut, khususnya terkait mekanisme pembayaran proyek dan apakah terdapat potongan selain komponen yang memang diwajibkan berdasarkan ketentuan.

Begitu pula CV Ya Latif Mulia selaku pelaksana pekerjaan dapat memberikan penjelasan mengenai jumlah dana yang diterima dan apakah benar terdapat potongan sebesar Rp27 juta sebagaimana informasi yang diperoleh media.

Media juga masih berupaya memperoleh bukti pendukung berupa dokumen kontrak, bukti pembayaran maupun keterangan pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari proses penelusuran dan belum dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Setiap informasi akan terus diverifikasi berdasarkan bukti dan keterangan dari pihak terkait.

Dinas PUPR Kota Bengkulu, pimpinan dinas, CV Ya Latif Mulia, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Red/Tim