Dugaan Mark Up Dana Desa Pasar Sebelat 2024–2025 Mencuat, Sejumlah Anggaran Bernilai Fantastis Jadi Sorotan

Bengkulu Utara, swara-terkini.com 2/10/2026— Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024–2025 mulai menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan tercatat dengan nilai anggaran cukup besar, bahkan mencapai ratusan juta rupiah, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kewajaran anggaran dan realisasinya di lapangan.

Di antara kegiatan yang menjadi perhatian terdapat pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sebesar Rp219.190.000, penyertaan modal Rp228.551.400, pembangunan prasarana jalan desa Rp175.907.300, jalan usaha tani Rp116.757.482, peningkatan produksi peternakan Rp105.657.500, serta pembangunan sumber air bersih sebesar Rp93.667.050.

Sorotan lainnya muncul pada bantuan perikanan yang tercatat dua kali dengan nilai Rp40 juta dan Rp46.215.000. Kegiatan informasi publik desa juga muncul dengan anggaran Rp23.020.000 dan Rp29.770.000.

Sejumlah kegiatan pembinaan PKK dan Posyandu juga tercatat berulang dengan nominal berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah setiap penganggaran tersebut memiliki kegiatan, volume, penerima manfaat dan bukti realisasi yang berbeda.

Persoalan utama yang perlu dijawab bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, harga satuan dan realisasi sebenarnya.

Untuk kegiatan fisik, RAB dan nilai pekerjaan perlu dicocokkan dengan kondisi bangunan maupun infrastruktur di lapangan. Sementara untuk bantuan perikanan, peternakan, Posyandu dan kegiatan pemberdayaan lainnya, perlu dipastikan jumlah barang, harga pembelian, penerima manfaat serta bukti penyalurannya.

Jika ditemukan perbedaan antara nilai yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi atau harga sebenarnya, selisih tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan mark up.

Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan ikut menelusuri dugaan tersebut. Apabila berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan nantinya ditemukan bukti yang cukup bahwa benar terjadi penyimpangan, BPAN akan mempertimbangkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. laporan yang nantinya disampaikan kepada APH diharapkan dapat menjadi langkah untuk menelusuri pengelolaan Dana Desa Pasar Sebelat tahun 2024 dan 2025, sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media akan menelusuri dokumen APBDes, RAB, LPJ, kuitansi, bukti transaksi hingga kondisi fisik kegiatan untuk mencocokkan antara uang yang dianggarkan dengan apa yang benar-benar dikerjakan dan diterima masyarakat.

Untuk menjaga keberimbangan data dan memberikan ruang klarifikasi, media meminta hak jawab kepada pemerintah desa dan pihak-pihak terkait atas sejumlah anggaran yang menjadi sorotan. Setiap penjelasan, klarifikasi maupun dokumen pendukung yang disampaikan akan menjadi bagian dari pemberitaan.

Pemerintah desa dan pihak terkait juga perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul asumsi di tengah masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut.

Red/Tim