KAUR, Swara-terkini.com 02/11/2026 — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari perbedaan keterangan mengenai izin pembangunan, status lahan, hingga dugaan penebangan pohon ru dan penggunaan pasir pantai.
Sebelumnya, Kolonel Inf. Aswin Suladi saat menjabat Pgs. Dandim 0408/BS memberikan klarifikasi bahwa pembangunan KDKMP tersebut telah melalui musyawarah desa dan memperoleh persetujuan pinjam pakai lahan dari Pemerintah Kabupaten Kaur.
Menurut Aswin, Pemkab Kaur telah menyetujui pinjam pakai lahan untuk 43 titik pembangunan KDKMP, termasuk Desa Tanjung Agung. Persetujuan itu disebut ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki dokumen pendukung berupa undangan musyawarah, berita acara penetapan lokasi, dokumentasi survei, kesepakatan desa, serta surat persetujuan pinjam pakai.
Saat memberikan keterangan, Aswin menyebut progres pembangunan di Desa Tanjung Agung telah mencapai sekitar 60–70 persen. Ia juga mengakui adanya miskomunikasi dengan kepala desa dan menyatakan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui koordinasi.
Status Lahan Jadi Pertanyaan
Klarifikasi tersebut berbeda dengan pernyataan Kepala Desa Tanjung Agung yang sebelumnya mengaku tidak pernah memberikan izin pembangunan KDKMP di lokasi tersebut.
Persoalan semakin menarik setelah ditemukan lampiran persetujuan pinjam pakai lahan atau aset Pemkab Kaur tertanggal 5 Januari 2026.
Dalam dokumen tersebut, objek lahan Desa Tanjung Agung tercantum sebagai “Danau Kembar (Tanah Sepadan Pantai)”. Namun, pada kolom pengguna barang terdapat keterangan “Belum Tercatat sebagai Aset Pemda”.
Keterangan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar administrasi dan kewenangan penerbitan persetujuan pinjam pakai lahan tersebut.
Pemkab Kaur, khususnya Sekretaris Daerah dan BPKAD, perlu memberikan penjelasan mengenai status tanah serta dokumen yang menjadi dasar penggunaan lokasi.
Meski demikian, keterangan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persetujuan pinjam pakai tidak sah. Pemeriksaan dokumen dan status hukum tanah tetap diperlukan.
Dugaan Penebangan Pohon Ru dan Pasir Pantai
Selain persoalan lahan, pembangunan KDKMP juga disorot terkait dugaan penebangan puluhan pohon ru di sekitar lokasi.
Keberadaan kayu hasil penebangan menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah pohon yang ditebang, pihak yang melakukan penebangan, serta ada atau tidaknya izin dari instansi berwenang.
Sorotan lainnya menyangkut dugaan penggunaan pasir pantai sebagai material pembangunan. Sumber material dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku perlu diperiksa lebih lanjut.
Lokasi pembangunan yang disebut berjarak sekitar 50 meter dari garis pantai juga membutuhkan pemeriksaan terkait ketentuan sempadan pantai, tata ruang, dan perlindungan kawasan pesisir.
Pemkab dan Instansi Terkait Diminta Berikan Penjelasan
Sejumlah persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Pemkab Kaur diharapkan membuka penjelasan mengenai status lahan dan persetujuan pinjam pakai. Sementara instansi terkait perlu menelusuri dugaan penebangan pohon ru, penggunaan pasir pantai, serta kesesuaian pembangunan dengan aturan kawasan pesisir.
Program KDKMP merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengutamakan kepatuhan hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan lingkungan.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
(Tim Investigasi/Redaksi)














This post covers the topic clearly. This reinforces the value of looking beyond headlines and marketing claims. Keep up the informative work.
Вопрос организации здравоохранения и общественного здоровья сегодня стоит особенно остро. Как думаете, где можно пройти качественное обучение по менеджменту в здравоохранении? аккредитация по организации здравоохранения организация здравоохранения и общественное здоровье Профстандарт организации здравоохранения и общественного здоровья сейчас активно внедряется. Хотелось бы узнать опыт коллег.
Klarifikasi soal izin pembangunan KDKMP Tanjung Agung perlu disertai dokumen yang jelas, terutama terkait status lahan dan penggunaan pasir pantai. Dugaan penebangan pohon ru juga sebaiknya ditindaklanjuti secara transparan agar pembangunan tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
This is a useful resource to refer back to. The article highlights why informed choices matter. This gives me a useful direction for further research.