SELUMA, Swara-terkini.com 20/11/2026 — Pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Bengkulu, tahun anggaran 2024–2025 kembali menjadi perhatian. Total anggaran yang mencapai Rp1,55 miliar kini disorot menyusul munculnya sejumlah pertanyaan terkait realisasi pembangunan, penyertaan modal, hingga dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.
Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, Desa Tanjung Kuwau mengelola Dana Desa sebesar Rp805.537.000 pada 2024 dan Rp752.477.000 pada 2025. Jika digabungkan, total pagu selama dua tahun mencapai Rp1.558.014.000.
Sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, terutama untuk memastikan apakah realisasi pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah dialokasikan.
Pada tahun 2024, beberapa kegiatan yang menjadi perhatian meliputi peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp161 juta, pengerasan jalan desa Rp103.287.715, pembangunan gapura desa Rp56.413.590, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp21.025.000.
Sementara pada 2025, terdapat penyertaan modal sebesar Rp200.500.000, pembangunan jalan usaha tani Rp90.774.000, jalan lingkungan permukiman Rp73.438.000, pengerasan jalan desa Rp67.755.000, serta pembangunan gorong-gorong dan drainase Rp37.814.000.
Selain itu, pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa tercatat memiliki salah satu alokasi sebesar Rp55.900.600.
Besarnya nilai sejumlah kegiatan tersebut memunculkan desakan agar Inspektorat Kabupaten Seluma melakukan audit ulang. Pemeriksaan diharapkan menyentuh langsung kondisi fisik pembangunan, bukan hanya sebatas memeriksa dokumen laporan pertanggungjawaban.
Dugaan Mark Up Jalan Usaha Tani dan Gapura Perlu Ditelusuri
Dua kegiatan yang turut menjadi perhatian adalah pembangunan jalan usaha tani dan gapura desa. Pemeriksaan diperlukan untuk mencocokkan nilai anggaran dengan volume pekerjaan, spesifikasi material, kualitas bangunan, serta kondisi hasil pembangunan di lapangan.
Dugaan mark up anggaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan besarnya nilai kegiatan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, dan realisasi fisik, hal tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak berwenang.
Penyertaan modal sebesar Rp200,5 juta pada 2025 juga tidak luput dari sorotan. Inspektorat diharapkan menelusuri aliran dana, pihak penerima, perkembangan usaha, serta bukti pertanggungjawaban penggunaan modal tersebut.
Konfirmasi Media Disebut Berulang Kali Mengarah ke Mediasi
Di tengah sorotan tersebut, muncul pula informasi mengenai proses konfirmasi yang dilakukan sejumlah awak media kepada Kepala Desa Tanjung Kuwau.
Berdasarkan keterangan pihak pemantau, ketika sejumlah media meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran desa, kepala desa disebut lebih sering mengarahkan persoalan ke jalur damai melalui mediasi.
Bahkan, terdapat informasi mengenai dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak media dalam proses tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai maksud dan tujuan pemberian uang, khususnya apabila berkaitan dengan penyelesaian pemberitaan atau proses konfirmasi jurnalistik.
Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kepala Desa Tanjung Kuwau diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.
Sebab, konfirmasi merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh keterangan dan memastikan informasi mengenai penggunaan anggaran publik disampaikan secara berimbang.
BPAN Siapkan Langkah Pelaporan ke Aparat Penegak Hukum
Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan terus mengumpulkan informasi dan menelusuri sejumlah kegiatan yang menjadi sorotan di Desa Tanjung Kuwau.
BPAN menegaskan siap membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan mark up maupun penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.
BPAN juga mendorong Inspektorat Kabupaten Seluma segera melakukan audit menyeluruh, khususnya terhadap pembangunan infrastruktur dan penyertaan modal. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan terhadap Dana Desa dinilai penting agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan dalam pengelolaannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan terjadinya mark up maupun kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa Tanjung Kuwau. Dugaan pemberian uang kepada media juga masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Tanjung Kuwau serta seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Red/Tim













