KAUR, Swara-terkini.com 15/10/2026 — Pengelolaan Dana Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, kembali menjadi perhatian. Sejumlah alokasi anggaran tahun 2024 dan 2025, khususnya pembangunan infrastruktur jalan serta penyertaan modal, kini disorot Badan Penelitian Aset Negara (BPAN).
BPAN menyatakan akan membawa sejumlah penggunaan anggaran tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) guna meminta penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut terkait kesesuaian antara perencanaan, realisasi pekerjaan, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, pada tahun 2024 Desa Ulak Pandan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp713.790.000. Dana tersebut disalurkan melalui dua tahap, yakni Rp335.479.600 (47 persen) pada tahap pertama dan Rp378.310.400 (53 persen) pada tahap kedua.
Dari rincian penggunaan anggaran, beberapa kegiatan infrastruktur tercatat memiliki nilai cukup besar. Di antaranya rehabilitasi dan peningkatan prasarana jalan desa sebesar Rp169.542.500, pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani Rp143.018.000, serta pembangunan atau peningkatan jalan desa sebesar Rp91.865.800.
Selain itu, terdapat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp72 juta, penyelenggaraan Posyandu Rp34,8 juta, sarana pendidikan nonformal Rp33,6 juta, serta operasional pemerintah desa sebesar Rp21.413.700.
Sorotan berlanjut pada tahun anggaran 2025. Pagu Dana Desa Ulak Pandan tercatat sebesar Rp713.864.000, dengan penyaluran tahap pertama Rp342.371.200 (47,96 persen) dan tahap kedua Rp371.492.800 (52,04 persen).
Pada tahun tersebut, sejumlah alokasi anggaran juga tercatat cukup signifikan. Di antaranya penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintahan sebesar Rp149.500.000 dan penyertaan modal sebesar Rp142.773.000.
Kemudian, anggaran sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa sebesar Rp56.915.000, pembinaan PKK Rp47.720.000, Posyandu Rp37.800.000, keadaan mendesak Rp61.200.000, serta penanggulangan bencana sebesar Rp18.440.000.
Perubahan status Desa Ulak Pandan dari kategori Berkembang pada 2024 menjadi Maju pada 2025 juga tercatat dalam data tersebut. Namun, besarnya alokasi sejumlah kegiatan tetap dinilai perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
BPAN menaruh perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi dan peningkatan jalan desa, serta penyertaan modal. Menurut BPAN, kegiatan-kegiatan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah realisasi di lapangan telah sesuai dengan nilai anggaran yang tercantum.
BPAN menegaskan rencana pelaporan kepada APH dimaksudkan agar dilakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk mencocokkan dokumen perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, bukti realisasi, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Perlu ditegaskan, munculnya sorotan terhadap sejumlah pos anggaran tersebut bukan berarti telah membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan. Dugaan maupun indikasi ketidaksesuaian tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Ulak Pandan juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab terkait kegiatan pembangunan maupun penggunaan Dana Desa yang dipersoalkan.
BPAN berharap langkah pelaporan tersebut dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terlebih, Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Red/Tim
BPAN Bakal Adukan Pengelolaan Dana Desa Ulak Pandan ke APH, Anggaran Jalan dan Penyertaan Modal Jadi Sorotan














https://addlinks.pro/ehqyP